Berita harian sumbar terkini update terlengkap

Berita

Nasional - 24/11/2012 12:01 WIB

UKM Tidak Mampu Ajukan Penangguhan Upah Minimum

Jakarta, (Antara Sumbar) - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan perusahaan-perusahaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang tidak mampu memenuhi kewajiban upah minimum dapat mengajukan penangguhan upah minimum kepada Gubernur.

"Namun pengajuan penangguhan penerapan upah minimum di perusahaan tersebut harus sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dan lebih mengutamakan kepada adanya kesepakatan bipartit yang melibatkan pengusaha dan pekerja di perusahaan masing-masing," kata Muhaimin di Jakarta, Sabtu, menanggapi adanya keluhan dan keberatan dari perusahaan-perusahaan UKM atas penetapan upah minimum.

Beberapa kenaikan upah minimum memang cukup signifikan seperti di Provinsi DKI Jakarta yaitu dari Rp1.529.150 (2012) menjadi Rp2.200.00 (2013) yang juga menimbulkan banyak keberatan dari pihak pengusaha yang menganggap kenaikan tersebut dapat membebani.

"Pemerintah bersyukur atas kenaikan upah minimum di berbagai kota besar di Indonesia. Kita menyambut baik hal ini sebagai momentum untuk menaikkan kesejahteraan. Di sisi lain buruh pun harus bersyukur dengan meningkatkan produktivitas kerja agar perusahaan dapat maju dan berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru," kata Muhaimin.

Meski demikian, Muhaimin mengaku bahwa ada beberapa perusahaan di Indonesia seperti golongan UKM yang akan mengalami kesulitan dalam mencapai upah minimum yang telah ditetapkan.
Sebagai solusinya, perusahaan-perusahaan tersebut dapat mengajukan penangguhan penerapan UMP.

"Daripada usahanya berhenti dan mengakibatkan terjadinya pengangguran, maka lebih baik UKM yang benar-benar tidak mampu memenuhi kewajiban upah minimum menempuh mekanisme penangguhan upah minimum dan diharapkan gubernur membantu pelaksanaannya supaya lebih mudah sesuai dengan mekanismenya," kata Muhaimin.

Mekanisme penangguhan penerapan upah minimum itu telah diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Kepmen) No.231/Men/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Dalam Kepmen tersebut disebutkan pengusaha tidak mampu membayar upah minimum, maka pengusaha dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum dan permohonan diajukan oleh pengusaha kepada Gubernur melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum.

"Namun permohonan penangguhan tersebut harus didasarkan atas kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh melalui kesepakatan bipartit," kata Muhaimin.

Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum harus disertai dengan naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh, laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi/laba beserta penjelasan-penjelasan untuk dua tahun terakhir.

Permohonan itu harus dilengkapi salinan akte pendirian perusahaan, data upah menurut jabatan pekerja/buruh, jumlah pekerja/buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum serta perkembangan produksi dan pemasaran selama dua tahun terakhir serta rencana produksi.

"Untuk membuktikan ketidakmampuam perusahaan UKM dalam menerapkan upah minimum, Gubernur dapat meminta Akuntan Publik untuk memeriksa keadaan keuangan. Nanti kita akan membuat Surat Edaran terkait penangguhan penerapan Upah minimum ini namun yang penting harus ada kesepakatan bipartit antara pengusaha dan pekerja," kata Muhaimin. */sun)

ANTARA Sumbar

kirim komentar untuk berita Kirim Komentar

  kode:
Aie Angek Cottage
Flash Player dibutuhkan untuk memutar video.

202 Daerah Bakal Pemilu Kada Serentak 2015

PERSPEKTIF

Membangkitkan Kejayaan Pasar Raya Padang

Mahyeldi Ansharullah Oleh: Mahyeldi Ansharullah

Berselang sehari setelah resmi dilantik sebagai wali kota, saya mengunjungi Pasar Raya Padang. Bersama dengan jajaran SKPD terkait, kami tidak lagi..

Pasang Iklan dan Banner di antarasumbar.com
akses m.antarasumbar.com dari gadget mu
DEFAULT BANNER 27

Nasional - 02/09/2014 08:53 WIB WIB

Tinggal Lima Penginapan Haji Belum Tuntas..


Nasional - 02/09/2014 08:51 WIB WIB

Andi: Jokowi Punya Tiga Alternatif Kementerian..