Berita harian sumbar terkini update terlengkap

Berita

Nasional - 25/06/2013 12:54 WIB

Ketentuan Hak Memilih Digugat ke MK

Jakarta, (Antara Sumbar) - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu Legislatif) yang diajukan seorang warga negara, Taufiq Hasan.

Norma yang diujikan adalah Pasal 27 ayat (1) UU Pilpres yang berbunyi: "Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih" dan Pasal 19 ayat (1) UU Pemilu Legislatif yang berbunyi: "Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih".

"Penafsiran yang berkembang di masyarakat dan bangsa ini dalam memahami maksud Pasal tersebut adalah bahwa partisipasi dalam Pemilu hanya sebagai hak saja sehingga boleh digunakan dan boleh tidak," kata Taufiq, saat sidang di Jakarta, Selasa.

Menurut pemohon, ketentuan tersebut telah menimbulkan kerugian berupa kurangnya partisipasi masyarakat dan juga kemubadziran atas dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam pelaksanaan Pemilu.

"Rumusan pasal dan ayat tersebut di atas sangat tidak jelas dan rancu serta telah menimbulkan kesalahpahaman atau rumusan pasal dan ayat tersebut telah mengecoh untuk memahaminya dengan kefahaman yang benar menurut norma dan Undang-Undang yang berlaku," katanya.

Taufiq mengatakan memilih dan partisipasi dalam Pemilu (mencoblos) itu adalah dua hal yang sangat berbeda yang tentunya mempunyai status hukum yang berbeda pula, memilih itu lebih tepatnya adalah perbuatan bathiniyah (hati) sedangkan mencoblos itu adalah perbuatan anggota badan lahiriyah sehingga menghukumi partisipasi dalam Pemilu (mencoblos) sebagai hak asasi manusia disamakan dengan hak memilih adalah suatu kesalahan.

Majelis panel sidang pengujian ketentuan hak memilih ini diketuai Achmad Sodiki didamping anggota Muhammad Alim dan Arief Hidayat.

Dalam menanggapi permohonan ini, Achmad Sodiki menanyakan kepada pemohon apa yang diminta dalam permohonan ini.

"Apa yang anda mau terhadap permohonan ini, mau dibatalkan apakah frasa mau diganti," kata Sodiki.

Wakil ketua MK ini juga menanyakan "legal standing" pemohon. "Apakah saudara dirugikan oleh ketentuan dalam kedua UU ini dalam memilih maupun dipilih," katanya.

Untuk itu, majelis panel memberi kesempatan memperbaiki permohonannya dalam waktu 14 hari. (*/sun)

ANTARA Sumbar

kirim komentar untuk berita Kirim Komentar

  kode:
Aie Angek Cottage
Flash Player dibutuhkan untuk memutar video.

KPU Padang Fokus Tahapan Pilpres

PERSPEKTIF

Masyarakat Tunggu Janji Parpol

Oleh: Ahmad Buchori

Pembangunan ekonomi Indonesia ke depan sepertinya bakal menghadapi sejumlah tantangan berat, sehingga keseriusan dan fokus penyelenggara negara..

Pasang Iklan dan Banner di antarasumbar.com
akses m.antarasumbar.com dari gadget mu
DEFAULT BANNER 27

Nasional - Hari ini, jam 06:32 WIB WIB

Pertamina Terima Kapal Gas 2 pada Mei..


Nasional - Hari ini, jam 05:55 WIB WIB

Mendagri Gamawan Bantah Ruangan Kerjanya..