Berita harian sumbar terkini update terlengkap

pt Angkasa Pura
Berita

Provinsi - 24/09/2013 08:38 WIB

Wagub: Sengketa Tanah Jangan Cepat ke Pengadilan


Padang, (Antara Sumbar) - Penyelesaian sengketa tanah ulayat di Sumatera Barat, agar mengedepankan musyawarah mufakat kaum sesuai dengan sistem adat di Minangkabau, jangan cepat dibawa ke pengadilan.
"Jangan cepat bawa sengketa tanah ke pengadilan negeri. Ada etika budaya dan adat harus dilalui terlebih dahulu," kata Wakil Gubernur Sumbar Muslim Kasim di Padang, Selasa.
Hal ini disampaikan Wagub Sumbar seusai menjadi inspektur upacara pada Peringatan HUT Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ke-53 Tingkat provinsi di halaman Kanwil BPN Sumbar.
Menurut dia, sering terjadi sengketa tanah ulayat di Sumbar tidak dapat diselesaikan secara baik, akibatnya memicu perselisihan yang sebenarnya tidak perlu antar kelompok masyarakat.
Padahal, ruang untuk mencari solusi yang tepat dalam mengatasi sengketa dan konflik pertanahan di Sumbar, dapat mengedepankan sistem adat yang dipegang selama ini.
"Jika dapat mengatasi masalah tanah ulayat di daerah ini, tentunya persoalan investasi akan dapat berkembang secara baik untuk kesejahteraan," harapnya.
Dalam kesempatan itu, Wagub menyampaikan, kehadiran pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, begitu juga dengan kehadiran Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Jadi, wajar jika BPN sesuai mottonya "cepat, murah, sederhana dan pasti". Kemudian Sapta Tertib dan Sapta Pembaharu harus menjadi pegangan seluruh aparat BPN RI di Sumatera Barat.
"Kita menyadari tanpa kerja keras semua pihak bangsa ini tidak akan mampu bangkit mengejar ketertinggal dari bangsa - bangsa lain," ujarnya.
Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan globalisasi dan tugas-tugas yang besar mesti memiliki integritas, moral dan menjunjung tinggi kepentingan rakyat.
Kepala BPN Sumbar Sayuthi Is mengungkapkan, sampai pada awal 2013 tercatat 7.196 kasus pertahanan dan telah dapat diselesaikan sebanyak 4.291 kasus.
Dari sisa yang ada itu, pada awal September 2013 hanya tinggal sebanyak 2.905 kasus, namun muncul pula kasus-kasus baru sehingga jumlah posisi terakhir 2.857 kasus.
Penyelesaian tanah dalam sengketa sangat penting, kata dia, karena tidak dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Kerugian bukan hanya pada pihak yang bersengketa, akan tetapi bangsa secara keseluruhan.
Oleh karen itu, jajaran BPN RI Sumbar harus pro aktif mengambil inisiatif untuk menangani masalah sengketa pertahanan dengan menawarkan solusi berdasarkan prinsip win-win solution.
Dalam kesempatan terbut Wakil Gubernur Muslim Kasim menyerahkan secara silbolis pemberian penghargaan Satyalencana Karya Satya, 30 tahun 38 orang, 20 tahun 13 orang dan 10 tahun tujuh orang. (sir)

ANTARA Sumbar

kirim komentar untuk berita Kirim Komentar

  kode:
Aie Angek Cottage
Flash Player dibutuhkan untuk memutar video.

Bursa Pariwisata Targetkan Rp665 Milliar

PERSPEKTIF

Tiga Rahasia Tiongkok

Oleh: GNC Aryani

"Tuntutlah Ilmu hingga ke Negeri China". Peribahasa itu cukup popular di publik Indonesia untuk menggambarkan bahwa belajar tidak mengenal batas..

Pasang Iklan dan Banner di antarasumbar.com
akses m.antarasumbar.com dari gadget mu
DEFAULT BANNER 27

Provinsi - Hari ini, jam 12:40 WIB WIB

450 Personel Yonif 133 Padang Diberangkatkan ke..


Provinsi - Hari ini, jam 09:26 WIB WIB

Banjir Lagi di Solok Selatan, Sekitar 200 Rumah..