Berita harian sumbar terkini update terlengkap

Berita

Kab. Dharmasraya - 19/08/2011 07:35 WIB

Kuasa Hukum Kejati: Marlon Abaikan Panggilan Penyidik

Padang, (Antara Sumbar) - Mantan Bupati Dharmasraya Marlon Martua tidak pernah memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terkait dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan RSUD Sungaidareh.

"Sudah tiga kali penyidik melayangkan surat panggilan, tapi diabaikan tersangka," kata kuasa hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar Meilya Trisna di hadapan hakim tunggal Zulkifli dan kuasa hukum keluarga Marlon Martua pada sidang lanjutan praperadilan di Pengadilan Negeri Padang, Kamis.

Meilya menjelaskan, sebelum menetapkan dan memanggil Marlon Martua, penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi.

Penyidik memanggil Marlon sebanyak tiga kali berturut-turut masing-masing melalui surat tertanggal 30 Mei 2011, 14 Juni 2011 dan 22 Juni 2011.

"Surat panggilan selalu diabaikan dan keberadaan tersangka sampai saat ini tidak diketahui," katanya.

Pada kesempatan itu Meilya kembali mempertanyakan alasan pihak keluarga Marlon Martua mempraperadilankan Kejati Sumbar.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 77 dan 79 KUHAP, jelas dia, praperadilan hanya dapat dilakukan sepanjang mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian pentuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

"Namun dalam perkara pidana ini tersangka Marlon belum pernah ditangkap atau menyerahkan diri secara sukarela kepada penyidik," sebutnya.

Menurut dia, kebijakan Kejati Sumbar mengeluarkan surat perintah penangkapan Nomor Print-370/N.3/Fd.1/07/2011 tanggal 7 Juli 2011 sudah melalui tahapan-tahapan pemanggilan yang patut secara hukum, sementara tersangka sendiri tidak memenuhinya tanpa alasan hukum yang benar.

Pada sidang sebelumnya, Septi Ernita selaku kuasa hukum keluarga Marlon Martua mengatakan, Kejati Sumbar telah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap kliennya tanpa terlebih dahulu menunggu hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumbar.

Pada awal Juni 2010, ujarnya, Kejari Pulaupunjung mengirimkan surat kepada BPKP Perwakilan Sumbar tentang permintaan perhitungan kerugian negara atas kasus tersebut.

BPKP menyarankan agar penyidik melakukan ekpsos terlebih dahulu, sehingga pada 23 Juni 2010 Kejari Pulaupunjung melakukan ekspos di BPKP Sumbar.

Dalam ekspos tersebut tidak terdapat kesepakatan antara pihak penyidik Kejari Pulaupunjung dengan pihak auditor dari BPKP Sumbar perihal penyimpangan dalam kasus tersebut.

BPKP Perwakilan Sumbar, kata Septi, merasa keberatan untuk melakukan audit potensi kerugian negara dalam kasus tersebut, karena belum bisa meyakini dimana letak penyimpangan yang menyebabkan adanya kerugian negara pada pengadaan tanah tersebut.

"Karena belum ada bukti permulaan yang cukup terhadap tindak pidana yang disangkakan Kejati Sumbar kepada Marlon Martua, maka perbuatan Kejati Sumbar telah menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku," katanya. (*/sun)

ANTARA Sumbar

kirim komentar untuk berita Kirim Komentar

  kode:
Aie Angek Cottage
Flash Player dibutuhkan untuk memutar video.

202 Daerah Bakal Pemilu Kada Serentak 2015

PERSPEKTIF

Membangkitkan Kejayaan Pasar Raya Padang

Mahyeldi Ansharullah Oleh: Mahyeldi Ansharullah

Berselang sehari setelah resmi dilantik sebagai wali kota, saya mengunjungi Pasar Raya Padang. Bersama dengan jajaran SKPD terkait, kami tidak lagi..

Pasang Iklan dan Banner di antarasumbar.com
akses m.antarasumbar.com dari gadget mu
DEFAULT BANNER 27

Kab. Dharmasraya - 30/08/2014 02:16 WIB WIB

Calon Haji Dharmasraya Berangkat 3 September..


Kab. Dharmasraya - 30/08/2014 01:54 WIB WIB

Ombudsman Apresiasi Sikap Responsif Bupati..