Berita harian sumbar terkini update terlengkap

HUT RRI Padang
Berita

Kab. Mentawai - 28/05/2012 10:34 WIB

Saksi: Pejabat Kemenhut Terima Dana Upah Pungut

Padang, (Antara Sumbar) - Dana upah pungut Provisi Sumber Daya Hutan yang dikumpulkan Pemerintah Kabupaten Mentawai tahun 2003 hingga 2005 ternyata juga dibagikan kepada pejabat serta staf di Kementerian Kehutanan.

Hal ini disampaikan Kepala Bagian Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Kehutanan, Toni Birengat, dalam sidang lanjutan dugaan korupsi dana Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Mentawai tahun 2005, Senin.

Sidang tersebut berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Padang, dipimpin Hakim Jon Effreddi.

Di hadapan Majelis Hakim, Toni Birengat menyatakan, dana PSDH ini ternyata tak hanya dibagikan kepada pegawai dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mentawai.

Dikatakannya, jatah pusat dari upah pungut PSDH Mentawai tahun 2005 tetap dibagikan kepada seluruh staf Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sebagai dana insentif.

"Untuk daerah memang ada imbauan Menteri Kehutanan (Menhut) pada Juli 2005 menggunakan dana bagi hasil bagi kepentingan kehutanan daerah. Namun penggunaannya tergantung pada kepala daerah masing-masing," katanya.

Disebutnya, pemberian insentif kepada staf dan pegawai Kemenhut merupakan apresiasi terhadap peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Insentif ini diberikan setiap akan Lebaran Idul Fitri. Lebaran tahun 2011 saya masih terima," ungkapnya.

Toni Birengat sedianya dihadirkan sebagai saksi ahli bersama Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Barat (Sumbar), Jayadisman.

Namun dalam persidangan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Isward dkk menyatakan Toni merupakan saksi fakta.

"Mengapa dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) saksi dinyatakan sebagai saksi ahli, sementara di persidangan sebagai saksi fakta? Ini akan berpegaruh kepada keterangan dan sumpahnya," kata hakim Zaleka.

Terhadap pertanyaan hakim tersebut, JPU tidak bisa menjawab, dan bersikukuh menyatakan Toni merupakan saksi fakta.

Sesudah mendengarkan keterangan Toni, Majelis Hakim menyatakan menunda sidang hingga Rabu depan untuk mendengarkan keterangan saksi lainnya.

Sebelumnya dalam dakwaan, JPU menyatakan, Dana PSDH Mentawai tahun 2003-2004 senilai Rp1,57 miliar mengalir ke 111 orang pejabat di Pemkab Mentawai.

Dalam kasus ini, JPU menetapkan dua orang terdakwa, yakni Mantan Bupati Mentawai, Edison Saleleubaja dan Mantan Kepala Dinas Kehutanan, Samuel Panggabean.

Kedua terdakwa diancam pidana Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2 Undang Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. (*/B/non/wij)

ANTARA Sumbar

kirim komentar untuk berita Kirim Komentar

  kode:
Aie Angek Cottage
Flash Player dibutuhkan untuk memutar video.

Bursa Pariwisata Targetkan Rp665 Milliar

PERSPEKTIF

Membangkitkan Kejayaan Pasar Raya Padang

Mahyeldi Ansharullah Oleh: Mahyeldi Ansharullah

Berselang sehari setelah resmi dilantik sebagai wali kota, saya mengunjungi Pasar Raya Padang. Bersama dengan jajaran SKPD terkait, kami tidak lagi..

Pasang Iklan dan Banner di antarasumbar.com
akses m.antarasumbar.com dari gadget mu
DEFAULT BANNER 27

Kab. Mentawai - 11/09/2014 09:37 WIB WIB

Mentawai-Telkom Kembangkan Internet Majukan..


Kab. Mentawai - 11/09/2014 09:36 WIB WIB

Bupati: Internet Vital Bagi Pembangunan Mentawai..