Berita harian sumbar terkini update terlengkap

Berita Duka
Berita

Kab. Pasaman Barat - 04/02/2013 05:37 WIB

Badan Musyawarah Berhentikan Wali Nagari Kapa

Simpang Ampek, (Antara Sumbar) - Badan Musyawarah Nagari (Desa) Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, menonaktifkan Wali Nagari atau Kepala Desa Kapa, Safril berdasarkan sidang paripurna istimewa Bamus setempat, Senin.

"Hasil sidang dan kesepakatan bersama maka Wali Nagari kita berhentikan berdasarkan masukan dari segala pihak," kata Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Kapa, Ramlan didampingi Ketua Tim Pencari Fakta, Samsiwan Rang Kayo Mudo di Simpang Ampek, Senin.

Dia mengatakan, pemberhentian atau menonaktifkan Wali Nagari itu berdasarkan surat masukan dari ninik mamak, bundo kanduang, cadiak pandai serta surat dari tokoh-tokoh adat, pemuda dan unsur lainnya.

Menurutnya, surat itu berisikan mosi tidak percaya kepada Wali Nagari, Safril karena dianggap menyalahgunakan wewenang sehingga mengakibatkan timbulnya perpecahan pada masyarakat Kapa.

Dia menjelaskan, diantara penyalahgunaan wewenang itu diantaranya melanggar Peraturan Bupati nomor 72 tahun 2012 tentang keorganisasian Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Dia membentuk kepengurusan KAN Nagari Kapa tanpa membubarkan kepengurusan yang lama. Bahkan, dia ikut sebagai pengurus di dalamnya. Padahal, menurut Peraturan Bupati itu, Wali Nagari tidak bisa membentuk kepengurusan baru tanpa membubarkan kepengurusan lama.

"Bahkan dia ikut di dalamnya padahal dia tidak seorang ninik mamak. Hal itu mengakibatkan terjadi dualisme kepengurusan KAN Nagari Kapa membuat masyarakat bingung kepengurusan mana yang sah,"kata Ramlan.

Selain itu, tiga persen dari anggaran nagari Rp1 miliar untuk KAN sejak tahun 2011 tidak pernah sampai. Mengakibatkan warga mulai tidak percaya kepada wali nagari tersebut.

Ketua Tim Pencari Fakta, Samsiwan Rang Kayo Mudo menambahkan, dari hasil penelusuran maka mereka sudah mengumpulkan berbagai macam bukti mendukung mosi tidak percaya masyarakat.

Diantaranya adalah mereka menemukan banyak surat nikah atau NA yang dikeluarkan Wali Nagari tanpa melalui prosedur yang sah. Bahkan, Wali Nagari masuk kedalam kepengurusan KAN yang baru padahal sejak tahun 2008 kepengurusan KAN belum dibubarkan.

Pihaknya telah memanggil Wali Nagari itu baik lisan maupun tulisan namun dia mengaku tidak mengetahui peraturan bupati tersebut.

"Puncak dari kekecewaan masyarakat itulah maka digelar sidang Bamus yang dihadiri 9 anggota Bamus dan 40 orang tokoh masyarakat dan memutuskan mengnonaktifkan Wali Nagari,"ujarnya.

Lebih jauh dia menambahkan, pihaknya besok, Selasa (5/1) akan mengirimkan surat ke Bupati Pasaman Barat tentang hasil sidang itu.

Pihaknya mengharapkan, Pemerintah Kabupaten menunjuk pejabar Wali Nagari sementara sampai terpilihnya Wali Nagari devenitif pada 2014 mendatang. Sehingga roda pemerintahan nagari dapat berjalan dengan normal kembali.

"Kita tidak mengingingkan pelayanan kepada masyarakat terganggu karena segala surat menyurat di tingkat bawah melalui nagari," katanya. (*/aml/jno)

ANTARA Sumbar

kirim komentar untuk berita Kirim Komentar

  kode:
Aie Angek Cottage
Flash Player dibutuhkan untuk memutar video.

Bursa Pariwisata Targetkan Rp665 Milliar

PERSPEKTIF

Membangkitkan Kejayaan Pasar Raya Padang

Mahyeldi Ansharullah Oleh: Mahyeldi Ansharullah

Berselang sehari setelah resmi dilantik sebagai wali kota, saya mengunjungi Pasar Raya Padang. Bersama dengan jajaran SKPD terkait, kami tidak lagi..

Pasang Iklan dan Banner di antarasumbar.com
akses m.antarasumbar.com dari gadget mu
DEFAULT BANNER 27

Kab. Pasaman Barat - 01/10/2014 09:58 WIB WIB

Petani Kelapa Sawit Pasaman Barat Disarankan..


Kab. Pasaman Barat - 01/10/2014 08:47 WIB WIB

Pemkab Pasaman Barat Tegaskan PT BSS Miliki Izin..