Berita harian sumbar terkini update terlengkap

Nasional - 02/01/2013 06:42 WIB

DKPP Tangani 90 Perkara Kode Etik

Jakarta, (Antara Sumbar) - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) telah menangani 90 perkara kode etik penyelenggaraan pemilu di Indonesia sejak lembaga pemilu tersebut dibentuk pada Juni 2012, kata Juru Bicara DKPP, Nur Hidayat Sardini, Selasa.

"DKPP memroses 90 perkara pelanggaran kode etik pemilu, dengan rincian 31 perkara putusan, dua perkara dicabut, 59 perkara 'dismissal' dan 31 perkara lain dalam proses registrasi," katanya.

Sementara itu, sisa perkara pengaduan dugaan pelanggaran kode etik, sebanyak lima perkara, telah dijadwalkan untuk disidangkan pada pekan kedua Januari.

"Di awal Januari ini, DKPP akan menyidangkan pengaduan yang sudah masuk dan usai kajian," katanya.

Dari 31 perkara yang sudah mendapat putusan tersebut, DKPP telah merehabilitasi 22 petugas penyelenggara pemilu, memberikan peringatan keras kepada 18 petugas penyelenggara pemilu, serta memberhentikan secara tetap atau memecat 31 anggota KPU dan Panwaslu di daerah.

Anggota KPU dan Panwaslu daerah yang dipecat tersebut adalah tiga anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara, lima anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, ketua Panwaslu DKI Jakarta, lima anggota KPU Tulangbawang, dua anggota Panwaslu Halmahera Tengah, ketua KPU Puncak, dua anggota KPU Lumajang, lima anggota KPU Pamekasan dan empat anggota KPU Morowali.

Sebelumnya, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengatakan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh para petugas KPU dan Panwaslu daerah tersebut sebagian besar karena keberpihakan terhadap kubu parpol atau pejabat politik tertentu.

"Rata-rata yang diberhentikan secara tetap itu karena mereka berpihak pada satu calon tertentu," kata Jimly.

Dia juga menjelaskan bahwa keputusan DKPP tersebut tidak bisa diperkarakan di pengadilan tata usaha negara (PTUN) karena bersifat final dan mengikat.

Maka, ketika DKPP memutuskan memecat ketua atau anggota KPU di daerah, KPU Pusat harus segera membuat surat keputusan (SK) pemberhentian, ujarnya. (*/sun)

ANTARA Sumbar

kirim komentar untuk berita Kirim Komentar

  kode:
Aie Angek Cottage
Flash Player dibutuhkan untuk memutar video.

KPU Padang Fokus Tahapan Pilpres

PERSPEKTIF

Masyarakat Tunggu Janji Parpol

Oleh: Ahmad Buchori

Pembangunan ekonomi Indonesia ke depan sepertinya bakal menghadapi sejumlah tantangan berat, sehingga keseriusan dan fokus penyelenggara negara..

Pasang Iklan dan Banner di antarasumbar.com
akses m.antarasumbar.com dari gadget mu
DEFAULT BANNER 27

Nasional - Hari ini, jam 04:08 WIB WIB

JIS Konsultasikan Perijinan Sekolah ke Unesco..


Nasional - Hari ini, jam 04:07 WIB WIB

Pelatih Sahabat Puji Konsistensi Penampilan Timnya..