Berita harian sumbar terkini update terlengkap

HUT RRI Padang
Nasional - 11/02/2013 01:31 WIB

KPU Diminta Segera Keluarkan Keputusan Penetapan PKPI

Jakarta, (Antara Sumbar) - Komisi Pemilihan Umum diminta segera mengeluarkan keputusan baru tentang penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai peserta Pemilu 2014 menyusul keputusan Bawaslu yang mengabulkan permohonan PKPI untuk menjadi peserta pemilu.

Keputusan Bawaslu itu diambil pada sidang penyelesaian sengketa Pemilu, Selasa (5/2), kata Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, di Jakarta, Senin.

"Seharusnya Keputusan Bawaslu tersebut ditindaklanjuti segera oleh KPU dengan menerbitkan keputusan baru tentang penetapan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014," katanya.

Hal itu, lanjut dia, penting dilakukan karena didasari sedikitnya oleh dua alasan. Pertama, tidak ada ruang bagi KPU untuk melakukan perlawanan hukum terhadap Keputusan Bawaslu tersebut.

Ia mengatakan menurut UU Pemilu, objek gugatan dalam penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) dan Mahkamah Agung (MA) adalah Keputusan KPU dan bukan Keputusan Bawaslu.

"Jadi, sudah benar apa yang disampaikan oleh Ketua KPU dan Ketua Bawaslu belum lama ini bahwa karena objek TUN-nya adalah Keputusan KPU, perlawanan hukum hanya bisa dilakukan oleh partai politik dan bukan oleh KPU. Akan terjadi kekacauan hukum manakala KPU justru mempersoalkan keputusannya sendiri. Jika KPU tetap ingin mempersoalkannya, ini tentu akan sangat menggelikan," katanya.

Menurut dia, KPU dan DPR sebetulnya sudah mengetahui sejak lama bahwa Bawaslu memang berwenang membatalkan keputusan KPU, bahwa keputusan Bawaslu itu final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya banding ke PT TUN dan kasasi ke MA karena objek TUN-nya adalah Keputusan KPU itu sendiri. Oleh karena itu, KPU wajib melaksanakan keputusan Bawaslu.

Hal itu sebagaimana telah diatur pada pasal 257, 259, dan 268 UU No.8/2012 tentang Pemilu, juncto pasal 46 dan lampiran model C-14 Peraturan Bawaslu No.15/2012, pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan MA No.6/2012, serta dinyatakan eksplisit pada diktum kelima Keputusan KPU No.05/2013, dimana diyatakan bahwa Keputusan Bawaslu disebut final dan mengikat dengan pengecualian.

Kedua, KPU terikat oleh kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur pada pasal 2 UU No.15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu juncto pasal 2, pasal 5, pasal 6 huruf a dan huruf c, pasal 7 huruf d, pasal 8 huruf b, pasal 9 huruf e, dan pasal 11 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No.13/2012, 11/2012, dan No. 1/2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Di mana mengatur KPU wajib mematuhi dan senantiasa berpedoman kepada aturan peraturan perundang-undangan, asas-asas penyelenggara Pemilu, menunjukan penghargaan dan menghormati sesama penyelenggara Pemilu, mengindahkan norma dalam penyelenggaraan Pemilu, melaksanakan tugas yang didasarkan pada keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, serta wajib menghadirkan adanya kepastian hukum Pemilu.

"Bila KPU terus menunda penetapan PKPI sebagai peserta Pemilu sebagaimana keputusan Bawaslu, atau malah nekad menyoal Keputusan Bawaslu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), KPU dapat dibawa ke muka sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu karena ada pelanggaran kode etik yang nyata," katanya.

Terlebih, tambah Said, penundaan yang berlarut-larut itu telah menimbulkan kerugian bagi PKPI yang sudah tertinggal dari 10 parpol lainnya dalam mempersiapkan proses pencalegan.(*/sun)

ANTARA Sumbar

kirim komentar untuk berita Kirim Komentar

  kode:
Aie Angek Cottage
Flash Player dibutuhkan untuk memutar video.

Bursa Pariwisata Targetkan Rp665 Milliar

PERSPEKTIF

Membangkitkan Kejayaan Pasar Raya Padang

Mahyeldi Ansharullah Oleh: Mahyeldi Ansharullah

Berselang sehari setelah resmi dilantik sebagai wali kota, saya mengunjungi Pasar Raya Padang. Bersama dengan jajaran SKPD terkait, kami tidak lagi..

Pasang Iklan dan Banner di antarasumbar.com
akses m.antarasumbar.com dari gadget mu
DEFAULT BANNER 27

Nasional - 16/09/2014 08:49 WIB WIB

Mendagri: Tujuan Pilkada untuk Memilih Pemimpin..


Nasional - 16/09/2014 08:26 WIB WIB

Jokowi akan Revitalisasi Pasar Tradisional..