Berita harian sumbar terkini update terlengkap

Nasional - 04/04/2013 09:30 WIB

KPU Tegaskan Kades harus Mundur Sebelum "Nyaleg"

Hadar Nafis Gumay. (Antara)

Hadar Nafis Gumay. (Antara)

Jakarta, (Antara Sumbar) - Anggota Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumay menegaskan bahwa kepala desa yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif harus mundur dari jabatannya karena dikhawatirkan akan mempengaruhi pelaksanaan proses pemilu.

"Setelah menerima berbagai masukan, KPU memutuskan bahwa kepala desa harus tetap mundur sebelum mencalonkan diri.

Pertimbangannya, kades dikhawatirkan bisa mempengaruhi proses pemilihan karena posisinya yang langsung berada di lapangan," kata Hadar usai memberikan sosialisasi Peraturan KPU kepada perwakilan LSM dan ormas di Kantor KPU Pusat di Jakarta, Kamis.

Hadar juga menambahkan keberadaan kepala desa memiliki pengaruh dalam pembentukan Panitia Pemilih Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sehingga dapat mempengaruhi proses penghitungan surat suara Pemilu.

"Kades menjalankan banyak fungsi, mulai dari pembentukan panitia pemutakhiran pemilih (Pantarlih), verifikasi calon anggota DPD, hingga penghitungan surat suara," tambahnya.

Oleh karena itu, pengunduran diri kades yang hendak mencalonkan sebagai anggota legislatif paling lambat dilakukan pada saat pendaftaran bakal caleg, yaitu 9 April.

Hal itu dibuktikan dengan melampirkan surat pengunduran diri oleh kades yang bersangkutan pada saat mendaftar ke KPU sesuai tingkatannya.

Ketua KPU RI Husni Kamil Manik juga menegaskan bahwa jika kepala desa juga sekaligus sebagai caleg, maka akan rawan kecurangan pelaksanaan Pemilu.

"Rekapitulasi hasil pemilu juga digelar di tingkat desa. Kalau kepala desa defenitif sekaligus jadi caleg, rawan terjadi kecurangan," kata Husni.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 memang tidak disebutkan larangan bagi kepala desa atau wali nagari untuk menjadi caleg.

Namun, sesuai pasal 86 ayat 2g dan 2h, secara tegas disebutkan bahwa kepala desa dan perangkat desa dilarang menjadi pelaksana kampanye. (*/jno)

ANTARA Sumbar

kirim komentar untuk berita Kirim Komentar

  kode:
Aie Angek Cottage
Flash Player dibutuhkan untuk memutar video.

Lulus PTN Jadi Acuan Penghargaan UN

PERSPEKTIF

Masyarakat Tunggu Janji Parpol

Oleh: Ahmad Buchori

Pembangunan ekonomi Indonesia ke depan sepertinya bakal menghadapi sejumlah tantangan berat, sehingga keseriusan dan fokus penyelenggara negara..

Pasang Iklan dan Banner di antarasumbar.com
akses m.antarasumbar.com dari gadget mu
DEFAULT BANNER 27

Nasional - Hari ini, jam 12:34 WIB WIB

Rizal Ramli Didaulat Orasi Tolak Akuisisi BTN..


Nasional - Hari ini, jam 12:03 WIB WIB

Ribuan Karyawan BTN Unjuk Rasa Tolak Akuisisi..