Berita harian sumbar terkini update terlengkap

Nasional - 20/06/2013 04:41 WIB

KPK Geledah Tiga Tempat Terkait Kasus PON

Komisi Pemberantasan Korupsi. (Antara)

Komisi Pemberantasan Korupsi. (Antara)

Jakarta, (Antara Sumbar) - Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah tiga lokasi terkait dengan kasus suap dalam pembangunan tempat penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2012.

"Terkait dengan penyidikan kasus PON dengan tersangka RZ (Rusli Zainal), hari ini tim penyidik melakukan pengeledahan di tiga tempat pada hari ini," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Kamis.

Tiga tempat tersebut adalah kantor Perwakilan Riau di Jalan Otto Iskandar Dinata No. 107 Jakarta Timur, rumah Muhammad Akil di Jalan Purwakarta Jakarta Timur dan rumah Rahman Akil di Jalan Alam Segar 1 No. 39 Jakarta Selatan.

KPK telah menahan Rusli di rumah tahanan KPK pada hari Jumat (14/6).

"Ini sebuah proses yang harus dijalani, hari ini saya menjalankannya karena memang sudah menjadi tersangka maka harus dijalankan, termasuk penahanan, doakan saja semoga semuanya dapat berjalan dengan baik, sabar, dan tawakal," kata Rusli pada hari Jumat (14/6).

Rusli menjadi tersangka dalam tiga perkara di KPK, pertama adalah pembahasan Perda Nomor 6 di Provinisi Riau mengenai PON dengan sangkaan Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 5 Ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 tentang penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait dengan kewajibannya.

KPK juga menetapkan Rusli sebagai orang yang memberikan hadiah kepada pejabat negara dalam pembuatan Perda No. 6 tersebut dengan sangkaan Pasal 12 Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau b atau Pasal 13 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 tentang memberikan sesuatu kepada penyelenggara negara untuk berbuat yang bertentangan dengan kewajibannya.

Selanjutnya, Rusli juga menjadi tersangka dalam kasus korupsi penerbitan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK-HT) di Pelalawan Riau periode 2001--2006 dengan sangkaan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 tentang penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangannya dan menyebabkan kerugian keuangan negara.

Terkait dengan kasus perubahan Perda PON No. 6 tersebut, KPK telah menetapkan 14 orang tersangka, 10 di antaranya adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau.

Tiga orang telah divonis, yaitu Faisal Aswan dari Fraksi Golkar dan M. Dunir dari Fraksi PKB dan mantan Wakil Ketua DPRD Riau asal Fraksi PAN Taufan Andoso, yakin yang seluruhnya dihukum empat tahun penjara.

Dari pihak pemerintah, antara lain, mantan Staf Ahli Gubernur Riau Lukman Abbas yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga pada Dispora Riau Eka Dharma Putri, dan pegawai PT Pembangunan Perumahan (PP) Rahmat Syaputra.

Lukman Abbas pada hari Rabu (13/3) telah divonis lima tahun dan enam bulan penjara dan denda sebesar Rp200 juta subsider hukuman kurungan selama tiga bulan karena terbukti melakukan suap kepada anggota DPRD Riau sebesar Rp900 juta dan menerima dana untuk pribadi sebesar Rp700 juta dari kontraktor PT Adhi Karya dan kontraktor kerja sama operasi (KSO) proyek PON.

Tujuh tersangka lain adalah anggota DPRD Riau lain, yaitu Adrian Ali (Fraksi PAN), Abu Bakar Siddiq (Fraksi Partai Golkar), Tengku Muhazza (Fraksi Partai Demokrat), Zulfan Heri (Fraksi Partai Golkar), Syarif Hidayat, Muhamad Rum Zein (Fraksi PPP), Turaoechman Asy'ari (Fraksi PDI Perjuangan).

KPK pada tanggal 19 Maret 2013 pernah menggeledah ruang kerja Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Setya Novanto yang juga menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Golkar.

Selain ruang kerja Setya, KPK menggeledah ruang anggota Fraksi Kahar Muzakhir, PT Findo Muda di Jalan Gandaria Tengah Jakarta Selatan dan rumah Rusli di Jalan Pulo Panjang di Kembangan Jakarta Barat.

Nama dua politikus Partai Golkar tersebut disebut dalam kasus itu pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau Lukman Abbas mengaku menyerahkan uang 1.050.000 dolar AS (sekitar Rp9 miliar) kepada Kahar Muzakhir sebagai langkah permintaan bantuan PON dari dana APBN Rp290 miliar. (*/jno)

ANTARA Sumbar

kirim komentar untuk berita Kirim Komentar

  kode:
Aie Angek Cottage
Flash Player dibutuhkan untuk memutar video.

3000 Aparat Amankan Daerah Rawan Macet

PERSPEKTIF

Puasa dan Piala Dunia 2014

A.R. Loebis Oleh: A.R. Loebis

Babak penyisihan grup Piala Dunia 2014 di Brazil sudah selesai digelar dan ada hikmahnya bagi pemain Iran dan Bosnia-Herzegovina yang tidak lolos ke..

Pasang Iklan dan Banner di antarasumbar.com
akses m.antarasumbar.com dari gadget mu
DEFAULT BANNER 27

Nasional - 25/07/2014 10:44 WIB WIB

Polisi Amankan MK Selama Proses Sengketa Pilpres..


Nasional - 25/07/2014 10:44 WIB WIB

Akbar Tandjung: Munaslub Golkar Sulit Terjadi..