Berita harian sumbar terkini update terlengkap

Ultah ANTARA 77
Nasional - 17/07/2013 04:59 WIB

DJP Upayakan Pembayaran Pajak UKM Melalui ATM

Jakarta, (Antara Sumbar) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan, mengupayakan pembayaran pajak penghasilan dari pelaku usaha kecil dan menengah sebesar satu persen dari omzet dapat dilakukan melalui anjungan tunai mandiri (ATM) berbagai bank.

"Kami sedang merintis kerja sama dengan bank sehingga pembayaran pajak itu nantinya dapat dilakukan melalui ATM," kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP Kismantoro Petrus di Jakarta, Selasa.

Ia menyebutkan, diperlukan waktu agar pihaknya memiliki link atau jaringan dengan bank-bank yang nantinya mesin ATM-nya dapat melayani pembayaran pajak tersebut.

"Tidak mungkin orang membayar pajak tidak menerima bukti apa-apa dari bank. Pembayar pajak harus menerima bukti yang divalidasi bahwa yang bersangkutan telah membayar pajak," kata Kismantoro di sela buka puasa bersama redaktur ekonomi media massa di Jakarta.

Kismantoro menyebutkan nantinya pembayar pajak akan mendapatkan semacam nomor tanda penerimaan negara (NTPN) sebagai tanda yang valid atas pembayaran pajaknya.

Pemberlakuan pajak penghasilan satu persen tersebut didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Berdasar PP itu, peredaran bruto atau omzet merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai atau sejenisnya baik di pusat maupun cabangnya. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah satu persen dari omzet.

Objek pajak tersebut adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun.

Usahanya meliputi perdagangan dan jasa seperti toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung makan, salon dan usaha lainnya.

PP itu mengatur penyetoran PPh yang dilakukan bulanan sebagai angsuran. Setoran bulanan merupakan PPh Pasal 4 ayat (2), bukan PPh pasal 25. Jika penghasilan semata-mata dikenai PPh final, tidak wajib PPh Pasal 25.

Penyetoran paling lama tanggal 15 bulan berikutnya. Surat Setoran Pajak (SSP) berfungsi sekaligus sebagai Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 ayat (2). Jika SSP sudah divalidasi NTPN tidak perlu lapor SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).

Penghasilan yang dibayar pajaknya berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2013 dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan atau bersifat final. (*/sun)

ANTARA Sumbar

kirim komentar untuk berita Kirim Komentar

  kode:
Aie Angek Cottage
Flash Player dibutuhkan untuk memutar video.

Bursa Pariwisata Targetkan Rp665 Milliar

PERSPEKTIF

Tiga Rahasia Tiongkok

Oleh: GNC Aryani

"Tuntutlah Ilmu hingga ke Negeri China". Peribahasa itu cukup popular di publik Indonesia untuk menggambarkan bahwa belajar tidak mengenal batas..

Pasang Iklan dan Banner di antarasumbar.com
akses m.antarasumbar.com dari gadget mu
DEFAULT BANNER 27

Nasional - Hari ini, jam 10:56 WIB WIB

Brunei Masih Belum Raih Satupun Medali POM ASEAN..


Nasional - Hari ini, jam 10:00 WIB WIB

Kemendag Siapkan Strategi Hentikan Impor Gula..