Berita harian sumbar terkini update terlengkap

pt Angkasa Pura
Berita

Padang - 07/01/2013 08:05 WIB

Kasus Dugaan Pemalsuan Surat Tanah Transmigrasi Disidangkan

Padang, (Antara Sumbar) - Diduga melakukan pemalsuan surat tanah, lima warga Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai Ali Munar, Ali Anas, Jamilah, M. Laten, dan Basir menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Padang, Senin.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dodi Arifin, Limra Mesdi, dan Muldiana dalam dakwaannya dijelaskan kasus pemalsuan yang dilakukan para terdakwa berawal dari seorang warga transmigrasi dari Pulau Jawa, Teguh Raharjo yang mendapat tanah transmigrasi seluas 40.000 M2 pada tahun 1987 di desa Sipora.

"Kemudian tahun 1992 Teguh meninggal dunia kemudian anak dan istrinya kembali ke Jawa dan menitipkan tanah tersebut kepada Juariah yang kemudian ditempatinya di tahun 1993," kata JPU Limra.

Kemudian pada saat BPN Kabupaten Padang Pariaman membagikan sertifikat kepada warga transmigrasi di Tua Pejat pada tahun 1994, terdakwa Ali Anas tiba-tiba mengambil semua sertifikat tanah milik Teguh Raharjo. Kemudian di tahun 1998 Ali Anas mengusir Juariah dengan alasan tanah milik Teguh tersebut adalah miliknya berdasarkan surat dari Kantor Unit Pemukiman Transmigrasi Sipora, Kabupaten Padang Pariaman tahun 1993.

"Semua sertifikat tanah atas Teguh Raharjo kemudian dibaliknamakan oleh terdakwa Ali yang kemudian semua sertifikat menjadi atas nama dirinya dan terdakwa Jamilah pada tahun 2006," kata JPU Limra di hadapan majelis hakim yang diketuai Asmar beranggotakan Siswadmono Radiantoro dan Astriwati

Balik nama tersebut dilakukan kedua terdakwa dengan bantuan mantan PNS di Kantor Camat, terdakwa Ali Munar dengan cara membuat dua buah surat keterangan ahli waris yang menerangkan bahwa Ali dan Jamilah adalah kakak ipar Teguh yang disaksikan oleh terdakwa M. Laten dan Basir. Hal ini dikuatkan oleh camat dengan membubuhkan tanda tangan.

Berdasarkan surat kematian Teguh yang diduga palsu dan beberapa surat lainnya, balik nama tersebut pun berhasil dilakukan para terdakwa di BPN Kepulauan Mentawai. Akibat hal tersebut ahli waris Teguh Raharjo yang sebenarnya mengalami kerugian.

"Atas perbuatan terdakwa, JPU menilai terdakwa telah melanggar pidana pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," pungkas Limra.(non)

ANTARA Sumbar

kirim komentar untuk berita Kirim Komentar

  kode:
Aie Angek Cottage
Flash Player dibutuhkan untuk memutar video.

Bursa Pariwisata Targetkan Rp665 Milliar

PERSPEKTIF

Tiga Rahasia Tiongkok

Oleh: GNC Aryani

"Tuntutlah Ilmu hingga ke Negeri China". Peribahasa itu cukup popular di publik Indonesia untuk menggambarkan bahwa belajar tidak mengenal batas..

Pasang Iklan dan Banner di antarasumbar.com
akses m.antarasumbar.com dari gadget mu
DEFAULT BANNER 27

Padang - Hari ini, jam 02:21 WIB WIB

Bahan Pangan Penyebab Tingginya Inflasi Kota..


Padang - Hari ini, jam 09:15 WIB WIB

Wako Padang Minta TPID Segera Atasi Inflasi..