Berita harian sumbar terkini update terlengkap

Berita

Padang - 16/02/2013 07:58 WIB

Tunjangan Sertifikasi Guru Jadi Temuan BPK

Padang, (Antara Sumbar) - Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Sumatera Barat memasukkan mekanisme verifikasi pembayaran tunjangan sertifikasi guru di Kota Padang sebagai temuan sebab berpotensi merugikan keuangan daerah setempat.

Hal tersebut terungkap saat rapat dengar pendapat antara Komisi IV DPRD Kota Padang dengan dinas terkait seperti DPKA, Dinas Pendidikan, dan juga Inspektorat di gedung dewan daerah itu, Jumat.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Indang Dewata di Padang, Jumat, mengatakan, temuan BPK tersebut terkait penyaluran tunjangan sertifikasi pada 2011 yang disebabkan perubahan peraturan menteri pendidikan nasional yakni dari Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009, dan Permendiknas Nomor 30 Tahun 2011, dimana ada pemahaman yang berbeda saat pelaksanaan dan pembayaran sertifikasi tersebut.

"Karena adanya perbedaan persepsi dari dua permendignas tahun 2009 ada pasal yang menyatakan boleh dibayarkan tunjangan tersebut bagi guru yang mendekati 24 jam tatap muka, sedangkan permendiknas 2011, hanya khusus tatap muka 24 jam, sehinga temuan ini terjadi," kata Indang.

Temuan BPK dengan Nomor 82/S/XVIII.PDG/01/2013 tertanggal 16 Januari 2013, perihal hasil pemeriksaan atas belanja daerah pada pemerintah Kota Padang tahun 2012 tersebut, juga menjelaskan, mekanisme pembayaran tunjangan sertivikasi guru tersebut berpotensi merugikan keuangan daerah Rp9,13 miliar.

Dari temuan tersebut, BPK juga memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah setempat untuk memberikan sanksi terhdap SKPD terkait, yang tidak cermat dalam menyusun perencanaan, dan redistribusi guru di kota tersebut, hingga 31 Desember 2011.

Selain itu, BPK juga merekomendasikan pemberian sanksi kepada tim pengarah panitia pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengelolaan sertifikasi guru Kota Padang yang tidak memedomani ketentuan dalam melaksanakan pengelolaan sertifikasi guru secara efektif dan efisien sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Tidak hanya itu, BPK juga meminta pemerintah daerah setempat agar segera mengurus pengembalian atas keterlanjuran pembayaran tunjangan sertifikasi guru tersebut minimal Rp9.133.046.100 dan membayarkan tunjangan sertifikasi guru yang tidak dibayarkan kepada kepada guru yang berhak akibat mekanisme kompensasi minimal Rp6,967.793.700.

Sehubungan dengan itu Kepala DPKA Kota Padang Syahrul menjelaskan, untuk pemberian sanksi seperti yang direkomendasikan telah dilakukan dengan membuat surat tertulis, kemudian untuk pengembalian Rp9,13 miliar tersebut juga sedang dalam proses, dimana harus tuntas dalam waktu 60 hari.

"Ada 874 guru yang terlanjur dibayarkan, dan mereka telah mengembalikan atau membayar kompensasi sebanyak 667 orang, sekarang tinggal 207 orang lagi yang dalam proses, dengan total Rp2,074 miliar, dalam hal ini memang proses administrasinya yg belum selesai," jelas Syahrul. (*/eko/jno)

ANTARA Sumbar

kirim komentar untuk berita Kirim Komentar

  kode:
Aie Angek Cottage
Flash Player dibutuhkan untuk memutar video.

202 Daerah Bakal Pemilu Kada Serentak 2015

PERSPEKTIF

Membangkitkan Kejayaan Pasar Raya Padang

Mahyeldi Ansharullah Oleh: Mahyeldi Ansharullah

Berselang sehari setelah resmi dilantik sebagai wali kota, saya mengunjungi Pasar Raya Padang. Bersama dengan jajaran SKPD terkait, kami tidak lagi..

Pasang Iklan dan Banner di antarasumbar.com
akses m.antarasumbar.com dari gadget mu
DEFAULT BANNER 27

Padang - Hari ini, jam 06:40 WIB WIB

UBH Lepas CJH Tahun 2014..


Padang - Hari ini, jam 06:36 WIB WIB

Anggota Sahbara Polda Sumbar Ditikam Setelah Main..