Berita harian sumbar terkini update terlengkap

Berita

Padang - 27/03/2013 08:15 WIB

Rekanan Pengadaan Kapal Pasbar Dituntut Enam Tahun Penjara

Padang, (Antara Sumbar) - Salah seorang terdakwa kasus dugaan korupsi dana pengadaan kapal penumpang di Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Pasaman Barat tahun 2009, Chairul Chader, selaku wakil direktur CV Nadira dan rekanan pengadaan dituntut penjara selama enam tahun enam bulan.

Selain itu, Chairul juga dikenakan pidana denda Rp200 juta subsider tiga bulan penjara. Terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp164 juta.

"Jika terdakwa tidak mampu membayar maka bisa diganti dengan pidana penjara selama tiga tahun," kata Jaksa Penuntu Umum (JPU) Rudi di depan persidangan yang di Ketuai majelis hakim Sapta Diharja beranggotakan hakim Zalekha dan Emria Fitriani.

Menurut JPU, terdakwa terbukti bersalah dikarenakan terdakwa melakukan pemalsuan beberapa berkas-berkas pemenang tender hingga pengerjaan kapal.

"Direktur CV Nadira adalah Sonya. Sewaktu CV Nadira memenangkan tender pengadaan kapal, terdakwa mengaku sebagai direktur dan memberi kuasa kepada Hendri Anas untuk menghendel pengadaan. Namun ujung-ujungnya terdakwa yang mengerjakan kapal tersebut," jelas dia.

Tetapi kapal penumpang tersebut merupakan kapal penangkap ikan yang sengaja dirombak terdakwa seperti layaknya kapal penumpang, sehingga spesifikasi kapal tidak sesuai dengan yang seharusnya diadakan.

"Kapal tersebut tidak layak layar, bahkan waktu uji oba mesin kapal tersebut rusak," kata JPU.

Usai penuntutan terdakwa Chairul, sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan dua terdakwa lainnya yang didakwa dalam berkas terpisah, Wendi Azma, mantan Kadishub Kominfo Pasbar, dan terdakwa Dondi Asmi, mantan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Kedua saksi yang diperiksa bersamaan ini mengaku sewaktu pengadaan tersebut CV Nadira memang keluar sebagai pemenang pengadaan setelah ditelaah panitia pengadaan.

"Kemudian datang Chairul Chader dan Hendri Anas untuk meminta persyaratan kontrak kerja, kami pun memberinya. Waktu itu Chairul Chader mengaku sebagai direktur yang memberi kuasa kepada Hendri Anas untuk menghendel pangadaan," kata Dondi Asmi.

Akan tetapi, ketika kapal selesai dikerjakan, dokumen-dokumen kapal tidak ada diberikan Hendri Anas kepada panitia. Hingga sekarang Hendri Anas sendiri tidak tahu dimana keberadaannya.

Sebelumnya dalam dakwaan JPU, terjeratnya kedua terdakwa ini dikarenakan tidak bekerja sesuai Tupoksi mereka sehingga terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp656 juta atas pengadaan tersebut.(non/jno)

ANTARA Sumbar

kirim komentar untuk berita Kirim Komentar

  kode:
Aie Angek Cottage
Flash Player dibutuhkan untuk memutar video.

Lulus PTN Jadi Acuan Penghargaan UN

PERSPEKTIF

Masyarakat Tunggu Janji Parpol

Oleh: Ahmad Buchori

Pembangunan ekonomi Indonesia ke depan sepertinya bakal menghadapi sejumlah tantangan berat, sehingga keseriusan dan fokus penyelenggara negara..

Pasang Iklan dan Banner di antarasumbar.com
akses m.antarasumbar.com dari gadget mu
DEFAULT BANNER 27

Padang - Hari ini, jam 11:04 WIB WIB

Bongkar Muat Teluk Bayur Meningkat..


Padang - 20/04/2014 12:14 WIB WIB

KPU Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Padang..