Berita harian sumbar terkini update terlengkap

Berita

Padang - 10/06/2013 08:30 WIB

Pengacara: Tidak Ada Unsur Paksaan dalam Sumbangan Dana Gempa

Padang, (Antara Sumbar) - Pemotongan dana bantuan gempa di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah murni sebagai sumbangan warga dan tidak ada unsur pemaksaan, kata penasihat hukum terdakwa.

"Sekitar Rp1,3 miliar dana dari hasil pemotongan bantuan tersebut digunakan untuk pembangunan Mushalla Nurul Islam dan beberapa meter jalan di kelurahan tersebut," kata penasihat hukum terdakwa dugaan korupsi dana bantuan gempa, Andi Abdul Malik, ketika menyampaikan Duplik (tanggapan) atas Replik JPU yang disampaikan pada sidang lanjutan di pengadilan Tipikor Padang, Senin.

Semua warga yang menerima dana bantuan gempa, yang tergabung dalam enam Pokmas itu menyumbang dengan rela. Walaupun dana bantuan mereka itu dipotong dari Rp3 juta hingga Rp12 juta per kepala keluarga (KK).

"Berdasarkan pemeriksaan saksi dari penerima bantuan, mereka mengaku menyumbang dengan suka rela," kata Yunizar Chaniago dan Helmi Latifah (PH terdakwa) yang membacakan duplik itu secara bergantian.

Dengan demikian dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dinilai kabur dan tidak berdasar. Makanya penasihat hukum meminta kepada majelis hakim yang diketuai oleh Jon Efreddi yang beranggotakan Emria Fitriani dan Zaleka untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. Atau setidak-tidaknya menyatakan dakwaannya batal demi hukum.

Kasus bermula awal 2011. Ketika itu ada dana bantuan tambahan dari pemerintah masing-masing Rp10 juta untuk warga yang rumahnya rusak sedang dan Rp15 juta untuk rusak berat. Namun ketika dana tersebut telah cair, tidak diserahkan kepada warga seluruhnya.

Dana senilai Rp2,1 miliar itu dipotong. Mulai dari Rp3 juta hingga Rp12 juta per KK. Saat itu ada sekitar 160 KK yang tergabung sebagai penerima. Dana tersebut diduga dipotong oleh terdakwa Andi dan Wisman (sidang terpisah) dengan alasan untuk perbaikan Mushalla Nurul Islam dan beberapa meter jalan.

Hal ini kemudian ditelusuri kejaksaan karena dianggap pemotongan itu tidak dibolehkan dalam petunjuk teknis (Juknis) apapun alasannya.

Selain dua terdakwa, jaksa juga telah menetapkan ketua Penanggungjawab Operasional (PjOK) Padang, Asnul ZA sebagai tersangka. Hingga kini masih dalam tahap penyidikan. (non/jno)

ANTARA Sumbar

kirim komentar untuk berita Kirim Komentar

  kode:
Aie Angek Cottage
Flash Player dibutuhkan untuk memutar video.

202 Daerah Bakal Pemilu Kada Serentak 2015

PERSPEKTIF

Membangkitkan Kejayaan Pasar Raya Padang

Mahyeldi Ansharullah Oleh: Mahyeldi Ansharullah

Berselang sehari setelah resmi dilantik sebagai wali kota, saya mengunjungi Pasar Raya Padang. Bersama dengan jajaran SKPD terkait, kami tidak lagi..

Pasang Iklan dan Banner di antarasumbar.com
akses m.antarasumbar.com dari gadget mu
DEFAULT BANNER 27

Padang - Hari ini, jam 08:07 WIB WIB

SPBU Koto Tangah Kembali Operasi..


Padang - Hari ini, jam 08:05 WIB WIB

UBH Gelar Pelatihan Simulasi Proses Pabrik Kimia..