Berita harian sumbar terkini update terlengkap

Berita Duka
Berita

Padang - 12/06/2013 08:55 WIB

Ombudsman Buka Posko Pengaduan Penerimaan Siswa Baru

Padang, (Antara Sumbar) - Lembaga Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Barat membuka posko pengaduan penerimaan siswa baru tahun ajaran 2013/2014 untuk mendorong proses penerimaan yang transparan.

Pembentukan posko bertujuan untuk memberi advokasi bagi masyarakat yang mengalami perlakuan maladministratif dari pihak sekolah berupa penyelewengan dalam proses penerimaan siswa baru, kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Yunafri di Padang, Selasa,
Menurut dia, selama ini penerimaan siswa baru menjadi titik rawan bagi terjadinya maladministrasi dan korupsi di bidang pendidikan.

Beragam keluhan dan ketidakpuasan masyarakat atas proses penerimaan siswa baru selalu mengemuka setiap tahun tanpa ada saluran pengaduan dan penyelesaian yang jelas.

Apalagi belum terlihat langkah yang konkret dari pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut sehingga terus terjadi setiap tahun, kata dia.

Oleh sebab itu, masyarakat dipersilahkan melapor langsung ke posko pengaduan selama hari kerja di Kantor Perwakilan Ombudsman Sumbar Jalan Dr Abdullah Ahmad No 07 atau menghubungi layanan pengaduan pada nomor 0751-892521 serta pesan singkat di nomor 081374227866 dan 085766333229.

Selain membuka posko, Ombudsman juga akan memantau langsung ke sekolah-sekolah untuk memastikan tidak adanya praktik maladminitrasi dan korupsi.
Sementara, Asisten Ombudsman Sumbar Adel Wahidi mengatakan posko juga berfungsi untuk mengawal Permendikbud No 60 tahun 2011 tentang larangan pungutan yang selama ini dinilai tidak efektif karena belum ada tim yang mengawasi.

"Peraturan tersebut terkesan menjadi tidak bertaring karena sekolah yang melakukan pungutan tidak tersentuh hukum," kata dia.

Menurutnya, hal yang sering menjadi celah dalam melakukan pungutan adalah iuran seragam dan buku. Kendati sekolah sudah mengetahui hal ini dilarang, namun dengan sedikit ancaman akhirnya orang tua dan siswa terpaksa membayar.

Kemudian, hal lain yang menjadi perhatian adalah sekolah mantan RSBI yang pascaputusan Mahkamah Konstitusi statusnya telah dihapuskan, sehingga tidak adalagi pungutan karena statusnya sama dengan sekolah lain.

Saat ini Ombudsman sedang menangani laporan terkait dugaan pungutan liar dalam penerimaan siswa baru di SMP Negeri 8 Padang, yang merupakan mantan RSBI.

Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan posko pengaduan tersebut dengan melaporkan praktik maladministrasi maupun korupsi yang setiap pelapor akan dijamin kerahasian identitasnya. (*/sun)

ANTARA Sumbar

kirim komentar untuk berita Kirim Komentar

  kode:
Aie Angek Cottage
Flash Player dibutuhkan untuk memutar video.

Bursa Pariwisata Targetkan Rp665 Milliar

PERSPEKTIF

Membangkitkan Kejayaan Pasar Raya Padang

Mahyeldi Ansharullah Oleh: Mahyeldi Ansharullah

Berselang sehari setelah resmi dilantik sebagai wali kota, saya mengunjungi Pasar Raya Padang. Bersama dengan jajaran SKPD terkait, kami tidak lagi..

Pasang Iklan dan Banner di antarasumbar.com
akses m.antarasumbar.com dari gadget mu
DEFAULT BANNER 27

Padang - 01/10/2014 10:01 WIB WIB

Pimpinan Definitif DPRD Padang Dilantik..


Padang - 01/10/2014 10:00 WIB WIB

Tugas Utama Pimpinan DPRD Menyatukan Visi..