Berita harian sumbar terkini update terlengkap

Bank Nagari
Berita

Nasional - 03/06/2013 03:16 WIB

Mendagri Tunggu Perkembangan Status Hukum Umar Djabumona

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi. (Antara)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi. (Antara)

Jakarta, (Antara Sumbar) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi masih menunggu perkembangan status hukum Wakil Bupati Kepulauan Aru Umar Djabumona terkait dengan penunjukan pelaksana tugas (Plt) pascapenangkapan mantan bupati sekaligus terpidana kasus korupsi APBD Teddy Tengko.

"Kami sedang menunggu, hari ini (3/6) mau diantarkan suratnya ke Kemdagri. Kami harus menunggu itu," kata Mendagri ketika ditemui di kantornya, Senin.

Surat dari Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu kepada Mendagri akan dijadikan dasar rujukan dalam Surat Keputusan (SK) terkait usulan penunjukkan Plt Bupati Kepulauan Aru.

Teddy Tengko adalah terdakwa kasus korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru senilai Rp42,5 miliar pada 2006 - 2007.

Setelah melalui upaya rumit, Teddy akhirnya berhasil dieksekusi di Bandara Rar Gwamar, Rabu siang (29/5), ketika menjemput Danrem 151/Binaya Kolonel Inf. Asep Kurnaedi, yang diinformasikan melakukan kunjungan kerja ke sana.

Sementara itu, Umar Djabumona telah dinyatakan sebagai tersangka kasus korupsi dana penyelenggaraan lomba membaca Al-quran atau MTQ XVII 2011 hingga merugikan Negara senilai Rp271 juta.

Jika dalam laporan Gubernur ke Mendagri diketahui bahwa berkas perkara Umar Djabumona telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN), maka dia akan dinonaktifkan dan tidak dapat naik pangkat menjadi Plt Bupati Kepulauan Aru.

"Kami harus menunggu itu karena nomor registrasinya yang akan dijadikan rujukan di SK. Kalau memang ada (nomor registrasi), baru dia bisa dinonaktifkan sebagai wabup dan otomatis tidak mungkin menjadi Plt," jelasnya.

Rencananya, Gubernur Maluku akan mengantarkan langsung surat tersebut kepada Mendagri di Jakarta, Senin.

"Karena ada tamu, Gubernur tidak jadi ke sini, stafnya yang akan mengantarkan," tambahnya.

Jika status hukum Umar Djabumona masih tersangka, maka dia masih bisa ditunjuk menjadi Plt Bupati untuk kedua kalinya. Namun, jika ternyata status Umar sudah menjadi terdakwa maka akan dilakukan pemberhentian sementara.

Hal itu berarti sistem pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Aru akan mengalami kekosongan karena baik kepala daerah dan wakilnya diberhentikan karena korupsi.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemdagri Djohermansyah Djohan mengatakan mekanisme pemberhentian bupati dan wakil bupati dilakukan melalui surat usulan dari gubernur, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

"Kalau Bupati (Teddy Tengko) tidak ada dan Wabup (Umar Djabumona) sudah P21, maka sekretaris daerah setempat akan menjadi pelaksana harian (Plh) Bupati selama maksimal satu bulan," kata Djohermansyah. (*/jno)

ANTARA Sumbar

kirim komentar untuk berita Kirim Komentar

  kode:
Aie Angek Cottage
Flash Player dibutuhkan untuk memutar video.

Bursa Pariwisata Targetkan Rp665 Milliar

PERSPEKTIF

Membangkitkan Kejayaan Pasar Raya Padang

Mahyeldi Ansharullah Oleh: Mahyeldi Ansharullah

Berselang sehari setelah resmi dilantik sebagai wali kota, saya mengunjungi Pasar Raya Padang. Bersama dengan jajaran SKPD terkait, kami tidak lagi..

Pasang Iklan dan Banner di antarasumbar.com
akses m.antarasumbar.com dari gadget mu
DEFAULT BANNER 27

Nasional - Hari ini, jam 07:53 WIB WIB

Anggota Polres Tanjung Priok Tewas Tertabrak..


Nasional - Hari ini, jam 07:06 WIB WIB

Iwan Ratman Dinilai Pantas Jadi Menteri Esdm..