Berita harian sumbar terkini update terlengkap

HUT RRI Padang
Berita

Provinsi - 14/03/2013 07:04 WIB

BNPB: Anggaran Pembangunan "Shelter" Tsunami Sumbar Disetujui

Padang, (Antara Sumbar) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan anggaran rencana pembangunan tempat evakuasi sementara atau shelter di wilayah rawan bencana tsunami di Sumatera Barat sudah disetujui.

"Kami rapat Rabu malam bersama Wapres Boediono, sehingga anggaran rencana pembangunan shelter tsunami sudah ada kepastian," kata Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Fatchul Hadi usai membuka konferensi finalisasi skenario dan materi latihan bersama antar negara di Padang, Kamis.

Pemerintah Sumbar menargetkan pembangunan 20 unit shelter pada 2013, dari 300 unit dibutuhkan tersebar pada enam kabupaten dan kota di kawasan pesisir pantai provinsi itu.

Enam daerah tersebut, meliputi Kota Padang, Pariaman dan Kabupaten Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Agam, Pasaman Barat.

Menurut Fatchul, pencairan dana rencana pembangunan shelter tersebut, tentu mengikuti birokrasi sistem administrasi keuangan negara, bukan setelah disetujui langsung dikucurkan.

Pembangunan shelter merupakan program strategis dalam pengurangan risiko bencana yang tercakup pada rencana induk tsunami atau Master Plan Tsunami.

Namun, program PRB dilaksanakan BNPB bukan hanya fokus dalam bentuk fisik saja, tapi non fisik tetap menjadi prioritas seperti pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat, relawan dan desa siaga.

"Masyarakat yang berada di kawasan zona rawan bencana tsunami secara bertahap akan diberdayakan. Hal ini jarang dilakukan negara lain," katanya.

Menurut dia, Indonesia dalam pengurangan risiko bencana disegi kapasitas masyarakat sudah semakin kuat, anggaran negara sangat mendukung dan regulasi juga sudah kuat.

Peningkatan kapasitas masyarakat sebagian daerah telah melakukan termasuk Sumbar, karena sudah terbentuk kelompok-kelompok masyarakat pengurangan risiko bencana.

Upaya memaksimalkan peningkatan kapasitas pada lintas sektor dan komponen masyarakat tentu dilakukan secara bertahap, ada jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Fatchul mengatakan makanya pembangunan shelter dibangun dulu pada titik cukup rawan, artinya ada skala prioritas sesuai dengan kemampuan pemerintah dan daerah.

Jadi, langkah yang dilakukan pemerintah mesti dipahami masyarakat dan jangan disalahartikan, karena tujuannya bukan untuk diskriminatif.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Ali Asmar menambahkan berkaitan dengan pembebasan lahan dicadangkan kabupaten dan kota untuk pembangunan shelter sudah ada pernyataan tertulis.

Program pembangunan shelter tersebut pemerintah hanya mengalokasikan anggaran, tapi menyediakan lahannya masyarakat.

"Kalau komitmen jelas dari tokoh masyarakat dan pemerintah kabupaten dan kota, tentu tak akan terkendala dalam merealisasikan rencana tersebut," katanya.

Kepala BPBD Sumbar Yazid Fadhli mengatakan sekitar 80 persen lokasi-lokasi yang sudah diusulkan kabupaten/kota untuk pembangunan shelter bersedia untuk pembebasan.

Menurut dia berdasarkan sebaran penduduk pada enam daerah itu, sedikitnya 900 ribu jiwa, jika untuk satu shelter dapat menampung 63 ribu jiwa, maka dibutuhkan sekitar 300 unit bangun shelter.

Tempat evakuasi vertikal yang akan dibangun bersumber dari dana APBN melalui BNPB tersebut, nantinya ada fungsinya masing-masing baik sebagai rumah ibadah, sarana pendidikan dan fasilitas sosial kemasyarakatan lainnya. (*/sir/jno)

ANTARA Sumbar

kirim komentar untuk berita Kirim Komentar

  kode:
Aie Angek Cottage
Flash Player dibutuhkan untuk memutar video.

Bursa Pariwisata Targetkan Rp665 Milliar

PERSPEKTIF

Membangkitkan Kejayaan Pasar Raya Padang

Mahyeldi Ansharullah Oleh: Mahyeldi Ansharullah

Berselang sehari setelah resmi dilantik sebagai wali kota, saya mengunjungi Pasar Raya Padang. Bersama dengan jajaran SKPD terkait, kami tidak lagi..

Pasang Iklan dan Banner di antarasumbar.com
akses m.antarasumbar.com dari gadget mu
DEFAULT BANNER 27

Provinsi - Hari ini, jam 09:17 WIB WIB

KI Sumbar Terima Pengaduan Peserta CPNS dari..


Provinsi - 19/09/2014 08:08 WIB WIB

Sekdaprov Akui Minim Teknologi Tinggi Hadapi MEA..