Berita harian sumbar terkini update terlengkap

Berita

Provinsi - 01/04/2013 05:11 WIB

Ombudsman Sumbar Terima 31 Pengaduan Sejak Januari

Padang, (Antara Sumbar) - Lembaga Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Barat menerima 31 pengaduan masyarakat terkait maladministrasi dalam penyelenggaran pelayanan publik sejak Januari 2013.

Dari 31 kasus tersebut paling dominan adalah kasus penundaan pelayanan berlarut, diikuti penyalahgunaan wewenang, tidak melayani serta kesalahan prosedur, kata Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Yunafri di Padang, Senin.

Ia menyebutkan laporan yang masuk terdiri atas penundaan berlarut 12 kasus, penyalahgunaan wewenang tujuh kasus, tidak melayani tujuh kasus dan kesalahan prosedur lima kasus.

Dari 31 kasus tersebut 10 diantaranya sudah diselesaikan tanpa rekomendasi dimana instansi yang dilaporkan mengakui terjadi maladministrasi dan bersedia melakukan perbaikan, kata dia.

Berdasarkan laporan yang masuk instansi pemerintah yang paling banyak dilaporkan adalah pemerintah daerah sebanyak 13 pengaduan, Badan Pertanahan lima pengaduan, BUMN empat pengaduan, dan kepolisian dua pengaduan.

Selanjutnya, Kementerian Hukum dan HAM dua pengaduan, Kementerian Agama satu pengaduan, rumah sakit satu pengaduan dan pengadilan satu pengaduan.

Ia menjelaskan, setelah menerima pengaduan, Ombudsman akan melakukan klarifikasi baik secara tertulis, investigasi lapangan hingga pemanggilan.

Jika pada proses itu dapat dilakukan mediasi dan pihak yang dilaporkan mengakui serta bersedia melakukan perbaikan maka tidak akan dikeluarkan rekomendasi.

Akan tetapi jika instansi yang diadukan tidak melakukan perbaikan dapat diberi rekomendasi pemecatan bagi aparatur terkait, kata dia.

Selain itu, Ombudsman juga dapat berinisiatif melakukan investigasi tanpa ada laporan pengaduan dari masyarakat jika diketahui terjadi pelanggaran administrasi.

Kemudian, Ombudsman Sumatera Barat juga akan melakukan supervisi pada sejumlah instansi pemerintah yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik untuk mengetahui dan memastikan terciptanya pelayanan yang memenuhi standar dan transparan.

Ombudsman merupakan lembaga negara yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik pada instansi pemerintah dan BUMN.

Salah satu tugasnya adalah menangani keluhan masyarakat seperti korban maladministrasi publik seperti menunda pelayanan, tidak sopan, menyalahgunakan kekuasaan, tidak adil meminta imbalan dan lainnya. (*/wan/jno)

ANTARA Sumbar

kirim komentar untuk berita Kirim Komentar

  kode:
Aie Angek Cottage
Flash Player dibutuhkan untuk memutar video.

Lulus PTN Jadi Acuan Penghargaan UN

PERSPEKTIF

Masyarakat Tunggu Janji Parpol

Oleh: Ahmad Buchori

Pembangunan ekonomi Indonesia ke depan sepertinya bakal menghadapi sejumlah tantangan berat, sehingga keseriusan dan fokus penyelenggara negara..

Pasang Iklan dan Banner di antarasumbar.com
akses m.antarasumbar.com dari gadget mu
DEFAULT BANNER 27

Provinsi - 16/04/2014 04:53 WIB WIB

PSP Calonkan Diri sebagai Tuan Rumah Divisi Satu..


Provinsi - 15/04/2014 09:07 WIB WIB

Tiga Kabupaten Telah Gelar Pemilu Ulang..