Berita harian sumbar terkini update terlengkap

Ultah ANTARA 77
Berita

Provinsi - 11/06/2013 08:38 WIB

Indonesia Butuh 1.000 Konselor Pecandu Narkotika


Padang, (Antara Sumbar) - Ketua Dewan Sertifikasi Konselor Adiksi Indonesia dr. Benny Ardjil mengatakan Indonesia membutuhkan sedikitnya 1.000 konselor untuk rehabilitasi pecandu narkotika hingga 2015.

"Konselor yang bersertifikasi salah satu indikator mewujudkan Indonesia bebas narkoba pada 2015. Kita baru melatih sebanyak 150 orang konselor sejak 2011," kata Benny di Padang, Selasa.

Hal ini disampaikan pada pertemuan lintas sektoral dalam rangka pemanfaatan dukungan/fasilitasi program layanan Non Therapeutic Community (TC) yang diselenggarakan Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah di Kantor Gubernur.

Hadir dalam kesempatan Kepala BNN Sumbar, Kombes Pol Arnowo, pimpinan instansi terkait baik vertikal maupun di bawah kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Tim Asesmens Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) itu mengatakan, petugas yang telah dilatih pun belum menuntaskan sembilan kurikulum sertifikasi konselor, karena keterbatasan anggaran.

Selama ini baru Diklat BBN yang mengalokasikan anggaran, tapi kemampuannya hanya sekitar 70 orang per tahun, maka butuh ditingkatkan ke depannya dan dukungan pemerintah daerah.

Sebab, kebutuhan tenaga konselor yang bersertifikasi sebanyak 1.000 orang itu, karena melihat data 2011 jumlah pencandu narkotika di Indonesia berkisar 3,4-4 juta orang atau sekitar 2,2 persen dari jumlah penduduk.

Dari jumlah yang ada itu, sekitar 10 pensennya membutuhkan rehabilitasi, sehingga membutuhkan tenaga konselor yang ditempatkan di Instansi Peneri Wajib Lapor (IPWL) di rumah sakit atau Puskesmas ditetapkan.

"Untuk 10 orang pencandu yang direhabilitasi membutuhkan satu orang tenaga konselor. Jika kapasitas panti rehabilitasi narkoba Lido sebanyak 500 orang, sehingga dibutuhkan setidaknya 50 konselor," katanya.

Ia menambahkan, hingga kini belum ada petugas rehabilitasi yang mengantongi sertifikasi konselor, karena baru menuntaskan lima materi yang ada.

Sebab, kalau dituntaskan sembilan kurikulum konselor dapat menghabiskan waktu satu bulan pelatihan, maka pola selama ini dilaksanakan secara bertahap. Tuntutan pada 2015 semua orang yang bekerja di IPWL sudah harus bersertifikasi, maka jangka dua tahun ini untuk mengoptimalkan pelatihan.

Dalam kesempatan itu, ia menyinggung masih banyak pemerintah daerah belum serius memfungsikan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) untuk menghidupkan IPWL, hal ini dapat dilihat di wilayah Sumatra yang aktif dan berfungsi RSJ untuk IPWL hanya di Kota Padang dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Kendala ini, ia menilai, faktor antusias dan kurang seriusnya pemerintah daerah dalam membentuk IPWL baik di RSJ, RS dan Puskesmas yang di setiap daerah.

Dalam mencapai Indonesia bebas narkoba pada 2015, maka tujuh indikator yang harus dipenuhi, di antaranya tersedian tempat rehabilitasi, artinya penting untuk memperbanyak jumlah IPWL.

Kedua yang pecandu mau direhabilitasi, tentu mereka harus didekati, tetapi jangan ada stigma masyarakat memandang pecandu ada orang jahat, sakit, tidak shalat atau tak pergi ke gereja.

Indikator berikutnya pencandu mendukung penyelesaian program, artinya jangan sampai kambuh karena dapat berdampak terhadap kinerja dokternya yang disalahkan dengan memandang obat tidak manjur dan lainnya.

"Kalau orang sakit diabetes kambuh, yang sering disalahkan pasiennya karena tak mengontrol makanan dan lainnya. Tapi, kalau pencandu kambuh dokternya atau tenaga konselornya disalahkan," ujarnya.

Kepala BNN Sumbar Kombes Pol Arnowo menambahkan IPWL merupakan langkah yang bukan hanya sekedar pemberantasan, tapi juga proses rehabilitasi pecandu yang bersinergi lintas sektoral.

IPWL sendiri dibentuk berdasarkan Keputusan Menkes RI No.18/Menkes/SK/VII/2012, dengan tujuan merangkul pengguna atau pecandu narkoba, sebagai proses rehabilitasi.

Jadi, dengan melapor ke IPWL maka pecandu narkoba bisa terhindar dari jeratan hukum, oleh karenanya dibutuhkan upaya bersama pemerintah daerah dan masyarakat.

"Pertemuan dengan pengambil kebijakan di tingkat instansi vertikal dan daerah, tentu diharapkan mematangkan kerja sama. Pada hari kedua juga diberi bimbingan teknis bagi petugas terapi di bidang layanan non Therapeutic Community/TC,"ujarnya.(*/Sir)

ANTARA Sumbar

kirim komentar untuk berita Kirim Komentar

  kode:
Aie Angek Cottage
Flash Player dibutuhkan untuk memutar video.

Bursa Pariwisata Targetkan Rp665 Milliar

PERSPEKTIF

Tiga Rahasia Tiongkok

Oleh: GNC Aryani

"Tuntutlah Ilmu hingga ke Negeri China". Peribahasa itu cukup popular di publik Indonesia untuk menggambarkan bahwa belajar tidak mengenal batas..

Pasang Iklan dan Banner di antarasumbar.com
akses m.antarasumbar.com dari gadget mu
DEFAULT BANNER 27

Provinsi - 20/12/2014 08:38 WIB WIB

Demokrat Agar Siapkan PAW Eri Zulfian..


Provinsi - 19/12/2014 11:34 WIB WIB

Gubernur: Peringatan HBN Kehormatan bagi Sumbar..