Berita harian sumbar terkini update terlengkap

Berita

Provinsi - 13/06/2013 07:01 WIB

Pengolahan Zakat Basda Harus Sesuai Ajaran Islam

Gusrizal Gazahar

Gusrizal Gazahar

Padang, (Antara Sumbar) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat menyatakan, pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kota Padang harus sesuai dengan ajaran Islam.

Ketua Bidang Fatwa dan Hukum MUI Sumbar Gusrizal Gazahar di Padang, Rabu, mengatakan, saat ini pengelolaan Bazda Kota Padang dari pandangan MUI terdapat hal-hal yang perlu untuk dibenahi, terutama dalam hal pengambilan zakat ataupun penyalurannya.

"Kita telah berbicara dengan DPRD Kota Padang terkait hal ini, dimana MUI dimintai pandangannya terhadap pengelolaan Bazda, dan memang berdasarkan pengamatan ada beberapa hal yang harus dibenahi, dan Bazda dalam pengelolaan zakat tersebut harus kembali ke ajaran Islam, tidak memukul rata zakat pada setiap orang dalam hal ini zakat PNS yang dikelolannya," kata Gusrizal.

Dia menambahkan, hal ini telah disuarakan MUI sejak lama, dan ternyata DPRD sebagai wakil rakyat juga melihat perlunya pembenahan di tubuh Bazda tersebut.

MUI Sumbar menyoroti adanya pengambilan zakat yang secara merata kepada para PNS di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Padang, oleh Bazda, dimana kebijakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan fatwa MUI Sumbar Nomor 005/07/SK/MUI-SB/III/2012 tentang Zakat Gaji PNS.

Dalam fatwa tersebut MUI menjelaskan penghasilan PNS yang wajib dikeluarkan zakatnya bila telah mencapai senisab atau lebih, atau dalam ketentuannya penghasilan 85 gram emas satu tahunnya, dengan besar wajib zakat 2,5 persen.

Penghitungan nisab zakat gaji PNS adalah dari penghasilan kotor setelah dikeluarkan terlebih dahulu kebutuhan pokok minimal sebesar 25 persen, dan bilamana sisa penghasilan bersih mencapai nisab, kepada yang bersangkutan barulah dikenakan wajib zakat.

"Zakat gaji PNS dapat dipungut setiap bulan bila penghitungan gaji selama satu tahun telah mencapai satu nisab," ujarnya.

Gusrizal menambahkan, yang terjadi sekarang Bazda Padang terkesam memukul rata zakat tersebut tanpa melihat penghasilan para PNS, yang tentunya tidak sesuai dengan fatwa MUI yang telah dikeluarkan sejak tahun lalu.

Fatwa tersebut sebelum dikeluarkan telah dikaji secara mendalam oleh MUI, termasuk Bazda kabupaten dan Kota di Sumbar, sebab itu Bazda Padang jangan hanya berfikir zakat sebagai penyucian harta, namun juga harus melihat nisabnya atau ketentuan.

"Bazda tidak boleh berfikir secara sapu bersih, berapapun penghasilan harus berzakat, sebab kalau demikian, untuk apa gunanya orang yang berhak menerima zakat (Mustahik), dan orang yang memiliki harta dan mengeluarkan zakatnya (muzakki)," jelasnya.

Gusrizal menambahkan, ini tidak razional, ada orang yang dipungut zakatnya, tapi dia juga menerima zakat, dan harus ditegaskan bahwa yang memberikan zakat tersebut harus terpenuhi syarat dan kaidahnya, sebab itu Bazda perlu lebih profesional dan ada data yang akurat terhadap setiap pemberi dan penerima zakat tersebut. (*/sun)

ANTARA Sumbar

kirim komentar untuk berita Kirim Komentar

  kode:
Aie Angek Cottage
Flash Player dibutuhkan untuk memutar video.

KPU Padang Fokus Tahapan Pilpres

PERSPEKTIF

Masyarakat Tunggu Janji Parpol

Oleh: Ahmad Buchori

Pembangunan ekonomi Indonesia ke depan sepertinya bakal menghadapi sejumlah tantangan berat, sehingga keseriusan dan fokus penyelenggara negara..

Pasang Iklan dan Banner di antarasumbar.com
akses m.antarasumbar.com dari gadget mu
DEFAULT BANNER 27

Provinsi - 23/04/2014 08:53 WIB WIB

Terdakwa: Menaikan Harga Raskin Disetujui Warga..


Provinsi - 23/04/2014 07:40 WIB WIB

Hakim Tipikor PN Padang Ikuti Pelatihan HAM..