Berita harian sumbar terkini update terlengkap

Ultah ANTARA 77
Selasa, 07/09/2010 07:57 WIB

Parsel dan Gratifikasi

Sepertinya sudah mentradisi setiap menjelang Hari Raya, selalu identik dengan pemberian Parcel (baik berupa barang atau lainnya), entah kepada perorangan, instansi, swasta ataupun keluarga.

Meskipun KPK telah mengisyaratkan Parcel ataupun gratifikasi menjelang hari raya dilarang untuk instansi pemerintah ataupun penyelenggara Pemerintahan. Namun masih banyak yang menilai Parcel hanya tradisi budaya masyarakat yang jauh dari unsur suap dan balas budi.

Kalangan pejabat pemerintahan bahkan masih banyak yang menganggap, pemberian parcel oleh salah satu rekanan merupakan hal biasa. Bukan termasuk gratifikasi (korupsi). Meskipun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menegaskan, parcel masuk kategori gratifikasi.

Dalam Pasal 12 B UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Di sini jelas, pemberian kepada pejabat pemerintah atau penyelenggara negara akan disertai adanya pengharapan untuk memperoleh kemudahan mencapai kesepakatan dengan pemerintah, dalam hal ini biasanya berhubungan dengan bidang pengadaan barang dan jasa.

Pihak yang diuntungkan biasanya adalah pemberi hadiah. Pada saat tender misalnya, peserta tender yang pernah memberikan gratifikasi akan memiliki poin lebih atau bahkan tertinggi dibandingkan peserta tender lainnya.

Tradisi pemberian Parsel ini dinilai kurang baik, karena hanya diberikan kepada kalangan pejabat dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan tertentu. Tradisi inilah yang menyebabkan parsel berpotensi sebagai gratifikasi.

Pada kenyataannya, pemberian Parcel juga jauh dari nilai-nilai penghargaan atau keinginan untuk membantu dan meringankan beban manusia lain.

Sebenarnya, pemberian parsel dalam perspektf hukum dan HAM merupakan suatu perbuatan yang wajar dan sah. Hal itu disebabkan, parsel merupakan praktik pemberian hadiah sebagai bentuk ungkapan kebahagiaan atau rasa senang seseorang terhadap penerima.

Namun dalam tradisinya, parsel justru diberikan untuk seseorang yang lebih tinggi posisinya atau kepada orang-orang tertentu yang memiliki kewenangan yang berkaitan dengan kepentingan pemberi.

Misalnya pemberian parsel yang dilakukan seorang camat atau kepala dinas atau seorang pengusaha kepada seorang kepala daerah seperti gubernur, bupati atau wali kota, selalu kepada yang lebih tinggi posisinya. Dan jelas pemberian ini karena ada maksud di belakangnya.

Jika seperti ini jelas pemberian parsel layak dicurigai, karena diyakini memiliki tujuan tertentu seperti menginginkan fasilitas, promosi jabatan atau untuk mendapatkan proyek tertentu. Demikian juga pemberian parsel terhadap seseorang yang memiliki kewenangan tertentu seperti pejabat kepolisian, kejaksaan atau kehakiman.

Jadi pemberian parsel itu sangat berpotensi sebagai gratifikasi, karena pemberian itu tujuannya supaya pihak yang berwenang mempermudah urusan si pemberi parcel.

Kalau memang pemberian parsel itu bertujuan baik, yang lebih layak menerimanya adalah orang miskin, atau tokoh-tokoh yang berperan langsung dalam membina masyarakat dan yang bekerja untuk kebaikan umat.

Misalnya pengurus masyarakat, imam-imam masjid, pemuka agama dan pengurus tempat ibadah. Orang-orang seperti inilah yang sesungguhnya perlu diberi hadiah.

Memberikan hadiah terhadap orang-orang miskin akan lebih meyakinkan keikhlasannya, karena tidak ada balasan yang diharapkan dari si penerima, kecuali bahasan pahala dari Yang Maha Kuasa. (***)

kirim komentar untuk foto utama Komentar Anda

iklan anda disini [30]
Aie Angek Cottage
Aie Angek Cottage
Flash Player dibutuhkan untuk memutar video.

Bursa Pariwisata Targetkan Rp665 Milliar

Pasang Iklan dan Banner di antarasumbar.com
akses m.antarasumbar.com dari gadget mu
DEFAULT BANNER 27